Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2022 Via Zoom
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. K
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Gianyar Dalam Penyusunan LKE PMPRB
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian sert
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Gianyar Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi (25/4/22)
Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good gove
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Klungkung Dalam Penyusunan Dokumen SAKIP (18/4/22)
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Karangasem Dalam Penyusunan Dokumen SAKIP (20/4/22)
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Jembrana Dalam Penyusunan LKE PMPRB (22/4/22)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian sert
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Jembrana Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi (21/4/22)
Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good gove
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Penyusunan Dokumen SAKIP Di Kabupaten Gianyar
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Di Kab. Karangasem (13/4/2022)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian sert
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Lakukan Pendampingan Zona Integritas (ZI) Pada BPBD Prov. Bali (14/4/2022)
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi d
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Penyusunan Dokumen SAKIP Di Kabupaten Bangli
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi