Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi PemKab/Kota Se-Bali Menindaklanjuti Perpres No. 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi PemKab/Kota Se-Bali Menindaklanjuti Perpres No. 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Progres Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam proses evaluasi kinerja instansi pemerintah. LHE memberikan gambaran tentang capaian kinerja se
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5-7 Pebruari 2024)
Peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah adalah sebuah upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas administrasi publik secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terak
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. BALI DAMPINGI DPMPTSP, DISPERINDAG, BIRO PBJ DALAM MENYUSUNAN RENAKSI RB GENERAL DAN TEMATIK PROVINSI BALI TAHUN 2024
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Secara general, Reformasi Birokrasi bertujuan mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. BALI DAMPINGI BAPPEDA DAN DINAS PMD DALAM MENYUSUNAN RENAKSI RB GENERAL DAN TEMATIK PROVINSI BALI TAHUN 2024
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Secara general, Reformasi Birokrasi bertujuan mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. BALI DAMPINGI BRIDA, BIRO UMUM,BIRO HUKUM, DAN BIRO PBJ DALAM MENYUSUNAN RENAKSI RB GENERAL DAN TEMATIK PROVINSI BALI TAHUN 2024
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Secara general, Reformasi Birokrasi bertujuan mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. BALI DAMPINGI BKPSDM & DISKOMINFOS DALAM MENYUSUNAN RENAKSI RB GENERAL DAN TEMATIK PROVINSI BALI TAHUN 2024
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Secara general, Reformasi Birokrasi bertujuan mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. BALI DAMPINGI PENYUSUNAN RENAKSI RB GENERAL DAN TEMATIK PROVINSI BALI TAHUN 2024
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Secara general, Reformasi Birokrasi bertujuan mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Intern Terkait Saran dan Usulan Masing-masing Bagian
Dipimpin langsung Kepala Biro Bapak Ketut Nayaka, Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Intern Terkait Saran dan Usulan Masing-masing Bagian yang dihadiri seluruh pegawai. Selain untuk mengemukakan Saran dan Usul
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Perangkat Daerah Verifikasi Peta Jabatan terkait Pengadaan CASN 2024
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Perangkat Daerah Verifikasi Peta Jabatan terkait Pengadaan CASN 2024
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Pembentukan UPTD pada Pemkab. Bangli dan Pemkab. Gianyar
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki peran penting di pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi UPTD antara lain: 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: UPTD bertanggung jawab untuk melaksanakan
Biro Organisasi Prov. Bali Dampingi Verifikasi Peta Jabatan terkait Pengadaan CASN 2024
Verifikasi peta jabatan perangkat daerah (PD) adalah suatu proses untuk memastikan keakuratan dan kelayakan peta jabatan yang telah disusun oleh perangkat daerah tertentu. Peta jabatan merupakan suatu dokumen yang mengga