Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen […]
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen […]
Kamis (25/11/2021), Biro Organisasi Dampingi Penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pendampingan dilakukan […]
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman […]
#balierabaru. Dalam rangka monitoring evaluasi (MONEV) Reformasi Birokrasi (RB), perangkat daerah perlu melihat sejauh mana perkembangan RB diperangkat daerah berdasarkan capaian rencana aksi (RENAKSI) RB.
#balierabaru. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja ASN Pemerintah Provinsi Bali yaitu SAT KERTHI yang mencerminkan nilai-nilai :Semangat,Akuntabel,Tulus,Komitmen,Efektif,Rasional,Teladan,Harmonis danInovatif.yang […]
Desk Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB tanggal 6 Nopember 2020.Setelah berhasil lolos melalui 2 tahap yaitu tahap pemenuhan […]
Pemerintah Kabupaten Karangasem di tahun 2020 akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman untuk mengelola pelaksaan Reformasi Birokrasi agar terarah dan sistematis. Sehubungan dengan […]
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali melaksanakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar, Kamis 5 Maret 2020 bertempat di ruang rapat Bappeda […]
