Reformasi Birokrasi Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan […]

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan […]

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Biro Organisasi […]

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Biro Organisasi […]

Senin (29/11/2021), Biro Organisasi Dampingi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pendampingan dilakukan […]

Senin (29/11/2021), Biro Organisasi Dampingi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pendampingan dilakukan […]

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen […]