Perjanjian Kinerja pemerintah adalah suatu bentuk kesepakatan formal antara pemerintah atau lembaga pemerintah dengan unit kerja atau instansi di bawahnya. Fungsi utama dari Perjanjian Kinerja […]
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan […]
Memperhatikan AD/ART FORSESDASI dan berakhirnya masa kerja Pengurus Komisariat Wilayah FORSESDASI Provinsi Bali Periode 2021-2024 pada bulan Pebruari 2024, maka diadakanlah Rapat Kerja Komisariat Wilayah […]
Pedoman Tata Naskah Dinas membantu dalam menjaga konsistensi dan keseragaman format penulisan naskah dinas di seluruh instansi atau lembaga. Hal ini membuat naskah dinas lebih […]
Pohon kinerja memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja organisasi pemerintahan. Dengan menyusun indikator kinerja yang mencakup berbagai aspek, mulai dari keuangan hingga pelayanan publik, pohon kinerja […]
Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di sektor pemerintahan. Secara keseluruhan, […]
Untuk lebih mempercepat capaian kinerja Biro Organisasi Setda Prov. Bali, maka di awal tahun 2024 dipimpin langsung Kepala Biro Ketut Nayaka, Biro Organisasi Setda Prov. […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Pembahasanan Formasi Tenaga Tim Emergency Service Response (ESR) Pada Pemerintah Provinsi Bali
Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan aspek kritis dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah memberikan gambaran tentang […]
Penyusunan dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah adalah alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi publik. Proses ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan […]
