Sekda Bali Bali Dewa Made Indra memaparkan enam substansi kinerja terkait SAKIP dan RB Permerintah Provinsi Bali di hadapan evaluator dari Kementerian RB Republik Indonesia.
Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 061/2089/VIII/ORG/2022 tanggal 19 April 2022 hal. Mohon Fasilitasi dan Rekomendasi Penghapusan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan maka […]
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas […]
Tuntutan ASN harus memiliki kompetensi antara lain : tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, pelaksanaan kepemerintahan yang baik […]
Membangun budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) memerlukan usaha berkelanjutan. Bukan sekadar sosialisasi, internalisasi nilai dasar (core values) BerAKHLAK adalah taktik yang diperlukan agar bibit […]
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, […]
Tujuan diadakannya persiapan evaluasi ini ialah menyampaikan kepada Tim RB Provinsi Bali dan Tim RB Perangkat Daerah untuk persiapan pelaksanaan evaluasi RB tahun 2022 yang […]
Berkenaan dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 092/4804/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 dalam rangka pemetaan urusan Dukcapil, maka Pemerintah Prov. Bali Menerima Tim Kementerian […]
Tujuan Monev RB ialah untuk mengetahui perkembangan RB Pemerintah Provinsi Bali secara terukur, serta perbaikan yang terjadi terkait RB dan permasalahan yang ada serta solusi […]
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani […]
