Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi […]
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengadakan evaluasi Reformasi Birokrasi […]
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelayanan publik Tahun 2021 dengan metode desk evaluation, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali ditunjuk sebagai narasumber oleh Kemenpan RB dengan lokus […]
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan […]
Merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi […]
Menindaklanjuti hasil FGD Identifikasi Kesenjangan Prioritas Pembangunan Daerah Hub JIPP Bali pada tanggal 30 Juli 2021 lalu, maka disampaikan bahwa perlu dilakukannya FGD untuk mengidentifikasi […]
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelayanan publik Tahun 2021 dengan metode desk evaluation, maka dilaksanakan Focus Group Discusion (FGD) penyampaian hasil evaluasipelayanan publik oleh evaluator yang […]
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Bali melaksanakan evaluasi Reformasi […]
Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor B/117/PP.00.05/2021 Tanggal 21 Juni 2021 tentang PenyampaianKeputusan Menteri PANRB tentang Tim Replikasi Inovasi Pelayanan Publik pada Hub Jaringan […]
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan […]
