Kamis, 4 Desember 2025, Biro Organisasi Provinsi Bali menghadirkan Narasumber dari Kemendagri: Karo Ortala, Kabag Kelembagaan & Anjab, serta Pranata Komputer Ahli Pertama untuk menyampaikan kebijakan terbaru TPP ASN dan mekanisme pelaporan melalui SIMONA.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Tim Pelaksana TPP Pemprov Bali serta Tim Pelaksana TPP Kabupaten/Kota se-Bali, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman teknis pengusulan TPP 2026.
Tata cara dan mekanisme pemberian TPP ASN merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus mewujudkannya dengan tata kelola keuangan daerah yg baik, transparan dan bertanggung jawab.