Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami […]
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, akan dilaksanakan asistensi penyempurnaan data PMPRB bagi 10 (sepuluh)
Rapat dimaksud untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi) Tahun 2021 yang dikeluarkan Kemenpanrb tanggal 7 Maret 2022. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali […]
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan […]
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. […]
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. […]
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Instansi Pemerintah Provinsi Bali. Maka, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB melaksanakan […]
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, perlu dilakukan sosialisasi penataan dan penyusunan peta proses bisnis. . […]
Core Values ASN meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Copyright © 2022 | WordPress Theme by MH Themes
