Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang

RB Tematik ini merupakan inisiasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka meningkatkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah […]

Pemerintah Provinsi Bali kembali memberikan Anugerah Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Bali, Senin (Soma Wage, Prangbakat) 3 […]

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan monev Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui […]

Tujuan Monev RB yaitu untuk mengetahui perkembangan RB pada Biro Organisasi secara terukur, serta perbaikan yang terjadi terkait RB dan permasalahan yang ada serta solusi […]

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami […]

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan […]

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Permenpan

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. . Pohon kinerja mengadaptasi konsep […]