Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Penyusunan Dokumen SAKIP Di Kab. Badung
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Ikuti Forum Group Discussion Pelaksanaan Asistensi Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Instansi Pemerintah Provinsi Bali. Maka, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB melaksanakan […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Menjadi Narasumber Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Pemkab. Gianyar
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, perlu dilakukan sosialisasi penataan dan penyusunan peta proses bisnis. . […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Menjadi Narasumber Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”
Core Values ASN meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2022 Via Zoom
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Gianyar Dalam Penyusunan LKE PMPRB
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan […]
Biro Organisasi Setda Prov. Bali Dampingi Kab. Gianyar Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi (25/4/22)
Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik […]