Rapat Pemaparan Perkembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali
Bagi Kepala OPD yang nanti akan menyampaikan pemaparan perkembangan Reformasi Birokrasi harus mampu memfokuskan pada outline, hanya menjabarkan hal terpenting yang menjadi inti dari pemaparan. Saat evaluasi RB, Kepala OPD harus hadir dan tidak boleh diwakili. Progres reform harus mengacu pada perubahan yang menjelaskan secara utuh dan nyata dalam pelaksanaan sehari-harinya. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri gladi pemaparan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (13/8).
Saat evaluasi eksternal RB, akan disampaikan pemaparan terkait penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB). Khusus RB, akan maju sebagai sampel evaluasi yaitu sepuluh (10) OPD (Inspektorat Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Badan Pendapatan Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, Diskominfos Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali serta Upt Rumah Sakit Mata Bali Mandara).
Pemaparan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus mendatang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menghadirkan 10 OPD, yang nantinya oleh Tim Evaluator Pusat dari Kementerian PANRB akan dipilih 3 sampel untuk memberikan pemaparan.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Wayan Serinah mengatakan dokumen paling lambat diselesaikan pada 14 Agustus besok, yang nantinya akan dikirim ke pusat. Dengan beberapa tatanan yang di berlakukan oleh Menpan RB maka dokumen yang di paparkan nantinya diharapkan sudah siap.
Pada pemaparan nanti akan terdapat dua (2) level tingkat Provinsi dan tingkat OPD dengan mewakili masing masing area, salah satunya adalah area perubahan yang memang wajib di jelaskan.
Dengan waktu yang dibatasi sepanjang 7 menit, maka Kepala OPD yang melakukan pemaparan harus fokus pada obyek dan inti yang akan dibawakan dan disampaikan, “tidak ada pemapar yang fokus pada slide, karena apabila kita fokus dan hanya membaca slide maka pemaparan yang disampaikan akan menjadi mentah,” ungkap Sekda Dewa Indra.
Acara ini merupakan bentuk komitmen pimpinan sebagai role model untuk menerapkan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh di lingkungan kerjanya. Setiap PD harus sudah melakukan reform baik dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dalam memberikan pelayanan publik.
