Denpasar, 7 Agustus 2025 Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sementara Triwulan II AKIP Provinsi Bali Tahun 2025 Sebagai tindak lanjut atas penyampaian hasil evaluasi sementara Triwulan II Akuntabilitas Kinerja Instansi P

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka

Dalam rangka studi komparasi terkait kegiatan di Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka pada tanggal 8 Desember 2021 Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan kunjungan kerja ke Biro Orga

Dalam rangka studi komparasif terkait kegiatan di Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka pada tanggal 8 Desember 2021 Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan kunjungan kerja ke Biro Org

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemer

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemer

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Biro Organisasi Setda Provins

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Biro Organisasi Setda Provins

Senin (29/11/2021), Biro Organisasi Dampingi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pendampingan dilakukan dua

Senin (29/11/2021), Biro Organisasi Dampingi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pendampingan dilakukan dua

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan pe

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan pe