Gubernur Bali melalui surat nomor : 551/2500/Dishub tanggal 29 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI

Gubernur Bali melalui surat nomor : 551/2500/Dishub tanggal 29 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI telah memohon antara lain : Pertama, melakukan seleksi ketat terhadap penumpang yang akan menyeberang ke Bali. Kedua, hanya mengijinkan penyeberangan bagi penumpang atau kendaraan dengan kepentingan logistik, kesehatan, keamanan dan tugas resmi pemerintah serta keperluan perorangan yang bersifat mendesak. Ketiga, melakukan pembatasan operasi pelabuhan dan mengurangi frekuensi penyeberangan, serta Keempat, menugaskan Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan untuk membentuk Posko terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan.

Tidak berselang lama, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah juga mengeluarkan surat Nomor : AP.005/3/4/DRJD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang menegaskan penutupan / pembatasan operasional angkutan penyeberangan seyogyanya tidak mengganggu operasional kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan bermuatan logistik atau barang kebutuhan pokok, obat-obatan dan petugas dengan tentu berpedoman pada protokol penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dari Instansi berwenang. Surat ini juga memerintahkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna tersedianya transportasi dengan jtetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kesehatan petugas dan pengguna jasa.