Menindaklanjuti sosialisasi dan persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022, maka akan dilaksanakan Desk Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022, untu

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, efisien dan berkualitas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat D

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan Indonesia. Definisi jabatan fungsional (disingkat JF) dala

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, efisien dan berkualitas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat D

Mencermati Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 061/510/I/ORG/2022 Tanggal 25 Januari 2022 hal : Permohonan Validasi dan Rekomendasi, maka Biro Organisasi Setda Prov. Bali Memfasilitasi Pembahasan Penataan

FORSESDASI merupakan wadah berhimpun para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten Kota dengan tujuan untuk saling membantu, bersatupadu serta dapat berpartisipasi menyelenggarakan Pemerintahan Nasional dan Daerah. Dalam ran

Mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Nomor B.43.005/1820/KLB/B.ORG tanggal 20 Januari 2022 hal Undangan Pembahasan Sistem Tata Kerja Pemprov. Bali, maka Biro Organisasi Setda Prov. Bali Adakan Rapat Pembahasan Rancangan

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7323/SJ tanggal 31 Desember 2021 Hal: Validasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dilaksanakanl

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, perlu dilakukan sosialisasi penataan dan penyusunan peta proses bisnis..Oleh karena itu Biro Org

Menindaklanjuti diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Rabu (15/12/2021) Biro Organisasi Setda Prov. B

Menindaklanjuti diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Rabu (15/12/2021) Biro Organisasi Setda Prov. B